Rapat Kerja perdana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2019-2024 Siti Nurbaya Bakar bersama Wakilnya Alue Dohong dengan Komisi IV DPR RI yang dipimpin, Sudin dari F-PDI Perjuangan, berlangsung penuh responsif.
Raker perdana pada hari Rabu (6/11/2019) itu membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RKP 2020 Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dalam Raker yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta itu, dilakukan perkenalan Anggota Komisi IV oleh Ketuanya, Sudin (PDIP). Demikian pula Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar memperkenalkan Wakilnya, Alue Dohong dan jajaran Eselon 1 KLHK.
Siti Nurbaya menjelaskan (RPJPN) 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, semuanya pada konteks lingkup kerja KLHK.
Untuk mewujudkan misi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan berbagai kebijakan yang mendukung Tata Ruang Terintegrasi dengan kebijakan satu peta, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pencegahan kebakaran hutan, penanaman kembali lahan-lahan kritis, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat.
Selain itu juga dijelaskan soal konservasi lahan gambut, mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan, pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.
“KLHK juga akan melanjutkan langkah-langkah Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan dengan Rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi, serta Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tindakan terhadap perusakan lingkungan,” papar Menteri Siti.
Atas penyampaian paparan Menteri Siti Nurbaya tersebut, 38 anggota Komisi IV memberikan respons positif dan catatan kepada Menteri, yang isinya merupakan dukungan dan saran serta dorongan untuk penyelesaian masalah-masalah kehutana dan lingkungan.
Secara umum, Kata Ketua Komisi IV DPR, Sudin, dewan menerima penjelasan rencana jangka panjang, jangka menengah dan program prioritas KLHK, dan selanjutnya meminta kepada KLHK melaksanakan program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan rakyat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
Selain itu Komisi IV DPR juga meminta kepada KLHK untuk penanganan perusahaan kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia.
Sudin juga mengatakan, sehari setelah raker ini dilaksanakan, Komisi IV DPR RI akan langsung melakukan kunjungan kerja spesifik terkait penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, dan Kalteng.