Cakraline.com. Jakarta – Kementerian Sosial kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang langsung disampaikan oleh Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara, di Gedung Kemensos Cawang Jakarta Timur (24/07/2020).
“Saya menyambut baik capaian ini. Di tengah anggaran yang terus meningkat, predikat WTP bisa kita raih dan pertahankan” Ujar Juliari. “Saya kira ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik, dan komitmen kuat seluruh jajaran Kemensos, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Tentu juga capaian ini tidak lepas dari bimbingan Tim Pemeriksa BPK” Ujarnya, Mengapresiasi.
Opini WTP kali ke empat secara berturut-turut ini, terasa sangat penting bagi kemensos yang terus meningkat jumlah anggarannya terutama untuk belanja bantuan sosial, bahkan di tahun 2020 anggaran kemensos paling besar anggarannya dari seluruh K/L.
Selain itu, upaya serius pemerintah mengatasi dampak covid-19 dalam implementasi Jaring Pengaman Sosial sebagai bagian percepatan penanganan Covid-19 dan mempercepat upaya untuk menekan jumlah kemiskinan, melalui program perlindungan sosial yang selama dilaksanakan, yang tercermin dari meningkatnya nilai anggaran yang tahun ini ditambahkan dengan bansos khusus dampak Covid-19, anggaran Kemensos menjadi Rp124,4 triliun.
“Tantangan pengelolaan anggaran semakin rumit di era pendemi. Dengan anggaran sebesar itu, dibutuhkan ketaatan untuk pembelanjaannya sesuai prinsip tatakelola anggaran yang baik good governance sejalan dengan kebutuhan di situasi krisis, yang harus cepat dan tepat, ” kata Dia.
Opini WTP dari BPK membuktikan kualitas kinerja Kemensos, selain juga tingkat realisasi belanja tertinggi yang pernah dicapai sebesar 63,42 %. Kepada jajarannya, Mensos berpesan, agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Sementara itu Anggota III BPK RI – Achsanul Qosasi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Mensos yang memberikan perhatian yang serius dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan, serta penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh jajaran kemensos yang telah melaksanakan anggaran dan menyajikan Laporan Keuangan nya dengan mengungkapnya secara wajar, sesuai satandar Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kepatuhan terhadap peraturan yang semakin baik, oleh karena itu BPK memberi Opini WTP.
Sekretaris jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan, pengelolaan anggaran tidak hanya harus semakin tertib (profesional, transparan dan akuntabel), namun juga kinerja belanja harus cepat dan semakin baik,
“Meraih opini WTP dari BPK bisa dipahami sebuah prestasi. Namun ke depan, kami dengan Inspektur Jenderal dan jajaran unit kerja eselon I Kemensos, tidak hanya ingin menempatkan WTP sebagai prestasi, tetapi juga tradisi,” kata Hartono.