Oleh: Duiddo Imaani Mohammad Alumnus termuda Universitas Gadjah Mada, wisuda Agustus 2025
Cakraline.com – Dalam forum Latihan Kader III BADKO HMI Jawa Timur, materi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) selalu menempati posisi istimewa. Ia bukan sekadar mata ajar dalam struktur perkaderan, melainkan fondasi epistemologis yang menentukan cara kader HMI membaca realitas, menempatkan Islam, dan memosisikan diri di tengah pergumulan sosial-politik bangsa.
Sesi yang disampaikan KH Ahmad Fauzi Hasyim dalam forum ini menghadirkan lima titik pijak yang, jika direnungkan lebih jauh, justru menyingkap satu ironi mendasar dalam tubuh organisasi ini sendiri.
Islam Bukan Sekadar Ideologi
Titik pertama menegaskan bahwa Islam tidak boleh direduksi menjadi ideologi belaka. Ideologi, dalam pengertian modern, adalah konstruksi manusia yang lahir dari kepentingan historis dan karenanya bersifat kontekstual, terbatas, dan dapat digugat. Islam, sebaliknya, adalah din — sistem nilai yang bersumber dari wahyu dan karenanya melampaui kepentingan golongan.
Ini bukan sekadar persoalan semantik. Ketika Islam direduksi menjadi ideologi, ia rentan dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan lagi kompas etik yang membebaskan. Bagi kader HMI, distingsi ini penting sebab NDP sendiri lahir dari kegelisahan agar organisasi tidak terjebak pada islamisme yang sempit, melainkan tetap berpijak pada universalitas nilai keislaman.
Dua Wajah Kebenaran
Titik kedua memperkenalkan NDP sebagai instrumen untuk mencapai dua bentuk kebenaran: kebenaran mutlak (alhaqq) dan kebenaran relative (hasil ijtihad manusia). Ini adalah warisan pemikiran rasional dalam tradisi NDP yang menolak dogmatisme buta sekaligus relativisme tanpa batas. Kebenaran mutlak berada di ranah teologis — tidak bisa diperdebatkan secara epistemologis.
Namun penerapannya dalam ruang sosial-politik selalu melalui tafsir manusia yang niscaya bersifat relatif, terbuka pada koreksi, dan harus tunduk pada dialektika. Kader yang memahami dua wajah kebenaran ini semestinya tumbuh menjadi pribadi yang teguh pada prinsip namun rendah hati dalam berargumentasi — bukan sebaliknya, merasa memonopoli kebenaran mutlak untuk membenarkan sikap eksklusif.
Industrialisasi Ekologis : NDP sebagai Etika Lingkungan
Titik ketiga mengangkat gagasan yang relatifjarang dibahas dalam wacana perkaderan konvensional: NDP sebagai instrumen menuju industrialisasi ekologis. Ini menautkan konsep khalifah fil ardh dengan tanggung jawab manusia atas keberlanjutan alam.
Pembangunan dan industrialisasi tidak boleh dipahami sebagai eksploitasi tanpa batas, melainkan harus tunduk pada prinsip keseimbangan (mizan) yang justru eksplisit disebut dalam Al-Qur’an. Di tengah krisis iklim dan deforestasi yang terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, gagasan ini semestinya menjadi salah satu agenda konkret gerakan HMI, bukan sekadar wacana seminar yang berhenti di ruang kelas.
Titik keempat menyatakan bahwa kebudayaan mutlak dipengaruhi oleh bahasa. Ini sejalan dengan tradisi linguistik antropologis yang melihat bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cetakan cara berpikir suatu masyarakat.
Bahasa membentuk kategori, membentuk apa yang bisa dipikirkan dan apa yang tidak. Implikasinya bagi kader HMI cukup jelas: penguasaan bahasa — baik bahasa Arab sebagai kunci turats keislaman, bahasa Indonesia sebagai medium perjuangan kebangsaan, maupun bahasa asing sebagai jendela wacana global — bukan kemewahan intelektual, melainkan prasyarat untuk membangun peradaban yang dicita-citakan NDP itu sendiri.
Aturan
Titik kelima adalah yang paling tajam sekaligus paling problematik: adanya aturan yang secara implisit — bahkan oleh sebagian kalangan disebut “terlarang” — justru menjerat umat dalam polarisasi, sementara konstitusi HMI dengan gamblang mengamanatkan pemeliharaan ukhuwah islamiyah sebagai salah satu tujuan berorganisasi.
Di sinilah letak paradoks yang perlu direnungkan bersama. Konstitusi HMI — mulai dari tujuan organisasi hingga nilai-nilai dasar perjuangannya — secara tegas menempatkan persaudaraan sesama muslim sebagai orientasi normatif. Namun dalam praktik kaderisasi, tidak jarang muncul pola pikir dan sikap yang justru mempertajam sekat: sekat keorganisasian internal, sekat afiliasi politik, bahkan sekat penafsiran keislaman yang saling menegasikan.
Jika kebenaran relati — sebagaimana dijelaskan pada titik kedua — semestinya melahirkan sikap terbuka terhadap perbedaan tafsir, mengapa dalam kenyataannya organisasi ini kerap terjebak pada eksklusivisme internal yang justru bertentangan dengan semangat ukhuwah yang dijanjikan konstitusinya sendiri?
Pertanyaan ini bukan untuk menggugat legitimasi NDP, melainkan untuk menegaskan bahwa nilai dasar perjuangan hanya bermakna jika ia hidup dalam praksis, bukan berhenti sebagai teks yang dihafal dalam forum-forum pelatihan. Kader HMI yang lahir dari rahim LK3 semestinya menjadi generasi yang berani mengoreksi kontradiksi internal ini, bukan mewarisi dan melanggengkannya.
Penutup
Lima titik pijak dari kelas KH Ahmad Fauzi Hasyim ini, jika dibaca secara utuh, sesungguhnya membentuk satu kesatuan argumen: Islam yang melampaui ideologi, kebenaran yang berdialektika, pembangunan yang berkeadilan ekologis, peradaban yang dibangun lewat bahasa, dan — yang terpenting — organisasi yang konsisten antara konstitusi dan praksisnya.
Tugas kader bukan sekadar menghafal lima poin ini untuk lulus screening, melainkan menjadikannya cermin untuk terus menerus mengoreksi diri dan organisasi. Sebab pada akhirnya, ukhuwah islamiyah yang sejati tidak akan pernah lahir dari rumusan konstitusi semata, melainkan dari keberanian kader untuk membongkar aturan tak tertulis yang selama ini justru menjadi sumber polarisasi itu sendiri.
