Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sudah tinggal menunggu hari, 20 Oktober 2019. Namun yang paling ditunggu publik adalah susunan kabinet 2019-2024, yang harus lebih profesional dari kabenit kerja 2014-2019.
“Kita harapkan Presiden Jokowi tidak salah memilih pembantu-pembantunya. Periode kedua kepemimpinnya adalah penentu suksesnya tidaknya beliau sebagai presiden,” ujar Samsul B.Ibrahim, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Teman Jokowi, di Jakarta.
Dikatakan Samsul, salah satu nama yang diperbincangan masyarakat adalah sosok Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS. Pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat, 16 November 1958 ini memiliki pengalaman yang mumpuni sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Presiden Megawati Soekarnoputri.
Ayah empat anak ini merupakan alumni dan Guru Besar bidang Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor.
Menurut Samsul, kondisi sosial ekonomi di Indonesia saat ini memiliki banyak masalah dalam hal pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, penderita gizi buruk, daya saing dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) rendah serta kerusakan lingkungan.
“Kita membutuhkan sosok komprehensif yang mumpuni dan detail tentang persoalan ekonomi dan kelautan di Indonesia,” kata Samsul.
Kalau saat ini pemerintah sulit keluar dari pertumbuhan ekonomi yang mentok di 5 persen, menurut Pria kelahiran Aceh ini, maka kedepan pemerintah harus melakukan optimalisasi sektor kelautan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen, “Di tangan orang yang tepat seperti Prof Rokhmin, insya Allah akan mudah tercapai,” tambahnya.
Menurut Samsul, Rokhmin yang kini sebagai Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia dan Ketua Dewan Pakar Pengurus Himpunan Pengusaha Nahdliyin itu, memiliki kemampuan mengerakkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. “Saya optimis Pak Rokhmin adalah sosok tepat ada di Kabinet Jokowi priode 2019-2024,” tuturnya.
Sementara Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Muhamad Karim, mengatakan, Rokhmin Dahuri menjadi salah satu kandidat tepat untuk Menteri Perikanan dan Kelautan. “Saya tidak pungkiri, karena kalau melihat kapasitasnya, beliau layak ada di Kabinet,” ujar Karim.
Bila selama periode pertama Pemerintah Jokowi pembangunan perikanan difokuskan pada upaya pemberantasan kejahatan perikanan, menurut Dosen Universitas Trilogi ini, saatnya pada periode kedua peran pengembangan budi daya perikanan memiliki potensi dan kontribusi besar bagi ekonomi nasional.
“Nawa Cita pertama tentang poros maritim, budaya maritim terabaikan hanya sebatas sail. Budaya maritim ini bisa diterapkan dalam konteks pendidikan dari paud hingga pendidikan tinggi,” ujarnya serius.
Karim menegaskan, kita belum melihat semua itu. Padahal orientasi ke depan arah pemerintahan kita adalah peningkatan SDM Unggul, seiring dengan seruan Presiden Jokowi. “Sosok menteri ke depan harus bisa mendorong sumber daya manusia (SDM), terutama di bidang perikanan budidaya untuk meningkatkan sektor perikanan,” tambah Karim.
Diakui Karim, SDM perikanan yang kita miliki masih di bawah standar yang kita inginkan. Jadi, menurutnya, dalam 5 tahun terakhir ini belum ada peningkatan pendidikan SMK di bidang kelautan perikanan dan jumlahnya masih terbatas. “Bahkan untuk universitas sendiri belum memiliki yang spesifik. Berbeda dengan Cina dan Korea Selatan yang sudah maju,” kata Karim.