Oleh : Teguh Rahardjo
Yogyakarta – Setiap kali pemerintah menampilkan mimpi besar Indonesia Emas 2045, dua kata hampir selalu hadir berdampingan, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Narasinya terdengar rapi, seolah kita bisa melaju kencang tanpa menabrak batas ekologis. Namun ketika pembicaraan turun ke sektor energi, pemandangannya sering tidak seindah itu. Di atas kertas, transisi energi tampak seperti agenda nasional. Di lapangan, ia kerap menjadi retorika yang rajin dipamerkan, tetapi pelan dikerjakan.
Banyak orang mengira hambatannya teknologi atau modal. Padahal Indonesia tidak kekurangan keduanya. Yang lebih sering mengunci adalah konflik kepentingan yang akut. Ketika kebijakan dirancang oleh orang orang yang terlalu dekat dengan bisnis yang mereka atur, kebijakan publik mudah dibelokkan. Yang lahir bukan strategi transisi yang tegas, melainkan kompromi yang menjaga kenyamanan industri lama.
Kecurigaan ini bukan sekadar prasangka. Laporan investigasi Coalruption yang dirilis koalisi Bersihkan Indonesia pada 2018 memotret jejaring kuasa dalam bisnis batu bara, bagaimana afiliasi politik dan kepentingan ekonomi bertaut rapat. Dalam situasi seperti itu, wajar bila kebijakan energi sulit benar benar bergerak ke arah yang lebih bersih. Yang berubah cepat biasanya narasinya, sementara struktur insentif tetap memihak energi fosil.
Dampaknya terlihat di angka. Menurut Indonesia Energy Transition Outlook 2024 yang disusun Institute for Essential Services Reform, porsi energi terbarukan dalam bauran listrik nasional masih rendah pada akhir 2023 dan tertinggal dari target dua puluh tiga persen pada 2025. Alasan teknis tentu ada, tetapi sulit mengabaikan satu hal yang lebih mendasar, energi fosil terus dibuat tampak murah.
Kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO, misalnya, menekan harga batu bara untuk pembangkit. Dampaknya sederhana, listrik batu bara terlihat ekonomis bukan karena ia paling efisien, melainkan karena dipermurah melalui kebijakan. Ketika harga dibuat rendah secara artifisial, energi bersih dipaksa masuk ke arena yang tidak setara. Publik lalu disuguhi kesan energi terbarukan mahal, padahal yang terjadi energi kotor dipermurah, sementara biayanya dipindahkan ke tempat lain.
Dan biaya itu bukan angka abstrak. Ia hadir sebagai tagihan kesehatan dan produktivitas yang hilang. Studi dari Centre for Research on Energy and Clean Air pada 2023 menunjukkan polusi udara yang banyak dipicu emisi pembangkit berbasis fosil dan transportasi menimbulkan kerugian ekonomi besar melalui biaya kesehatan serta hilangnya produktivitas. Kita merayakan pertumbuhan, tetapi menutup mata dari ongkos yang diam diam dibayar masyarakat. Pada titik ini, pertanyaannya sederhana, siapa yang menikmati listrik murah, dan siapa yang membayar biaya kesehatan di belakangnya.
Di sektor kelistrikan, penguncinya juga datang dari kontrak. Skema take or pay yang mewajibkan PLN membeli listrik dari pembangkit swasta batu bara terlepas dari ada tidaknya permintaan ikut membuat sistem kaku. Ketika pasokan batu bara sudah terikat, ruang menyerap listrik dari energi terbarukan otomatis menyempit. Yang terbarukan tidak kalah karena tidak siap, tetapi karena pintu masuknya dipersempit oleh desain pasar yang lebih ramah pada fosil. Ini sebabnya banyak diskusi transisi selalu tersandung pada masalah yang sama, bukan semata kesiapan teknologi, melainkan aturan main yang sejak awal dibuat tidak setara.
Kalau kondisi ini dibiarkan, transisi energi akan terus jadi ornamen pidato. Pembenahan yang dibutuhkan harus menyentuh jantung persoalan. Pemerintah perlu menegakkan transparansi kepemilikan manfaat di perusahaan energi yang terlibat proyek negara, agar publik tahu siapa yang diuntungkan. Aturan konflik kepentingan juga harus punya gigi, pejabat publik semestinya dilarang memiliki kepentingan bisnis di sektor yang mereka awasi, dengan sanksi yang jelas. Pada saat yang sama, insentif fiskal dan kebijakan harga perlu digeser dari fosil ke energi terbarukan, supaya aturan main tidak timpang.
Dan transisi yang adil harus nyata di daerah. Pekerja dan wilayah yang selama ini hidup dari industri fosil butuh pelatihan ulang, jaring pengaman sosial, dan diversifikasi ekonomi yang bisa dicek kemajuannya, bukan sekadar peta jalan. Transisi yang hanya membanggakan angka di pusat, tetapi membiarkan daerah menanggung risikonya, akan selalu mengundang penolakan, dan pada akhirnya dipakai sebagai alasan untuk mempertahankan status quo.
Namun semua itu tidak akan bergerak jika publik hanya menjadi penonton. Transisi energi tidak cukup diserahkan pada niat baik pemerintah. Kita perlu terus menagih keterbukaan, mengawasi konflik kepentingan, dan menolak mitos bahwa batu bara memang lebih murah. Batu bara tampak murah karena dibuat murah. Kalau kita membiarkan pertandingan yang curang ini, kita akan terus membayar selisihnya lewat udara kotor dan kesehatan yang memburuk.
Mulailah dari hal yang bisa dilakukan sekarang. Dorong pertanyaan tentang kepemilikan manfaat menjadi pertanyaan yang rutin diajukan, di forum warga, ruang kampus, rapat dengar pendapat, sampai kolom komentar media. Minta wakil rakyat menyatakan sikap, dukung liputan investigasi, dan kuatkan organisasi masyarakat sipil yang mengawasi kebijakan energi. Pilih satu isu yang konkret, misalnya keterbukaan pemilik manfaat proyek energi atau evaluasi kebijakan yang mempermurah batu bara, lalu kawal terus sampai ada perubahan yang bisa dilihat, bukan hanya janji yang bisa didengar.
Masa depan tidak datang sendiri. Ia harus ditarik, dengan tekanan publik yang konsisten dan keberanian memotong simpul kepentingan. Sebab kalau kita terus diam, kita sedang menerima satu kesepakatan yang tidak pernah kita tanda tangani, sebagian kecil menikmati manfaatnya, sementara sebagian besar membayar ongkosnya, pelan pelan, lewat udara yang kita hirup setiap hari.
DAFTAR PUSTAKA. Centre for Research on Energy and Clean Air. 2023. Health and economic impacts of air pollution in Indonesia. CREA.
Institute for Essential Services Reform. 2023. Indonesia Energy Transition Outlook 2024. IESR.
Koalisi Bersihkan Indonesia. 2018. Coalruption Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara. Greenpeace Indonesia, ICW, JATAM, Trend Asia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2023. Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2023. Kementerian ESDM Republik Indonesia.
