Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengajak pengusaha anggota Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membuka lapangan kerja pada sektor kehutanan
Ajakan itu disamapaikan Siti Nurbaya ketika memberikan sambutan dihadapan 120 peserta Rakornas Kadin untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta, Selasa (5/11/2019) .
Dalam forum itu, selain Menteri LHK juga hadir petinggi Kadin yakni Ketua Umum KADIN Rosan P Roeslani, dan Wakil Ketua Umum Franky Wijaya.
Dikatakan Siti, lapagan kerja dunia usaha terbuka luas dilingkup KLHK, yaitu melalui hutan sosial dan tanah obyek reforma agraria dari hutan, rehabilitasi lahan dan penanaman pohon untuk pemulihan lingkungan.
Untuk itu ujar Siti, kita memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak. Melalui ruang kerja dan usaha sosial itu pula, kata Siti, akan terbangun konfigurasi bisnis yang harmonis antara bisnis skala besar dengan usaha masyarakat.
Secara spesifik Menteri Siti menyebutkan agenda agroforestry pada program Hutan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria, yang sekaligus mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat tani.
Dalam Rakornas Kadin itu, Siti Nurbaya menyampaikan tiga pesan yaitu, peningkatan lapangan kerja, membangun produksi untuk ekspor dan KLHK terus berusaha menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan.
“Hal ini penting untuk penguatan program ketahanan pangan dengan pola agroforestry hutan sosial, atau kerjasama dunia usaha dan KPH untuk pangan. Payung hukumnya ada dalam Permen LHK no 81 tahun 2016,” kata dia.
Langkah Korektif Pemerintah
Siti Nurbaya juga menjelaskan tentang langkah-langkah pemerintah pada lingkup kerja LHK, seperti langkah korektif untuk kelancaran investasi.
“Diantara langkah korektif itu adalah penyediaan lahan, perizinan/lingkungan dan format pembinaan/pengawasan. Maka untuk kepentingan usaha Kadin bersama masyarakat diperlukan kolaboratif Bersama,” ujar Siti.
Menteri juga berterimakasih atas keikutsertaan dunia usaha mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan atas kepatuhan pada tata kelola gambut oleh sekitar 68 pemegang konsesi hutan/HTI dan 123 perkebunan swasta, terutama sawit.
Menteri Siti juga mengingatkan bahwa pada 2019 ini ada lebih kurang 79 perusahaan yang disegel karena indikasi karhutla dan sedang di tangani oleh pemerintah.
Sementara Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyabut baik ajakan Meteri LHK itu dan mengakui, bahwa selama ini sudah ada langkah responsif Menteri LHK atas beberapa persoalan dunia usaha.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Franky Wijaya menyatakan, atas dukungan pemerintah serta langkah kolaboratif, maka diproyeksikan ke depan sektor pertanian akan dapat meningkatkan kontribusi GDP, setidaknya 1,5 persen.