Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, keberadaan Garis Garis Besar Halauan Negara (GBHN) menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinekaan bangsa.
Mengenai bentuknya, kata dia, apakah itu nanti dalam bentuk Ketetapan (Tap) MPR atau Undang Undang (UU), akan disepakati bersama dalam pembahasannya di MPR RI, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Roda perubahan zaman terus berputar dengan cepat, dan terbukti bahwa ragam perubahan tersebut telah menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman. Itu lah yang menjadikan GBHN menjadi keniscayaan,” ujar Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (4/11/2019).
Sehubungan dengan itu, Bambang Soesatyo menghimbau semua elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) tersebut.
Sejatinya, ujar politisi Partai Golkar ini, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda.
Dijelaskan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, Esensi GBHN adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang.
“Maka, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan dan penetapan target-target yang hendak dicapai oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD),” papar dia.
Dengan berproses seperti itu, lanjut fungsionaris Kamar Dagang Indonesia (Kadin) ini, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal, dan bukan pula interes kelompok.
“Jangan pula rencana amandemen UUD NKRI 1945 untuk menghadirkan kembali GBHN dipersepsikan unuk memperbesar ‘otot’ MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Urgensi GBHN tidak sesederhana itu,” papar dia.
“GBHN tak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target,” tegas dia.
Tiongkok berhasil, papar Bambang, melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan) yang digagas pemimpin Tiongkok mendiang Deng Xiao Ping. Gaige Kaifang bisa disebut serupa GBHN.
Berpijak pada Gaige Kaifang itulah Tiongkok melakukan modernisasi empat pilar, meliputi pembangunan sektor pertanian, sektor industri, pengembangan teknologi dan pembangunan sektor pertahanan.
“Hasilnya, dari negeri komunis dengan tingkat kemiskinan akut hingga dasawarsa 90-an, Tiongkok kini telah berubah menjadi kekuatan yang menentukan geopolitik dan arah perekonomian global,” jelas Bambang.
Calon kuat Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, Draft GBHN yang akan dibahas MPR dari hasil kajian bersama elemen masyarakat, pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa.
“Cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu GBHN haruslah holistik. Menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN, tetapi pijakan berpikirnya politik praktis. Demikian Bambang Soesayo.