Di tengah bisingnya konten viral yang dijejali gosip selebritas dan sensasi murahan, tiga jurnalis memilih jalur sepi. Mereka menyebutnya “Dear Presiden” — sebuah podcast yang tak lebih dari 15 menit durasinya, tanpa narasumber, tanpa gimmick, tapi dengan satu misi: bicara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Bukan tanpa alasan mereka menyebut proyek ini sebagai “kendaraan bicara ke Presiden”. Haris Jauhari, Didi Suprianto, dan Nugroho F Yudo, tiga jurnalis yang terbiasa berjibaku di lapangan, awalnya tak yakin akan ada yang menonton. “Posisi kita diajak. Yang punya konsep Haris sama Didi. Tapi intinya, ya kita ini cuman pengen ngobrol sama Presiden,” kata Dok dengan santai.
Konsep podcast ini sederhana. Isu apapun, dari yang receh sampai pelik, harus dikaitkan dengan Presiden. “Kita tuh kadang-kadang sampai mikir keras, ini topik bisa nyambung ke Presiden nggak ya? Kalau nggak bisa, kita coret,” ujar Didi.
Data, Bukan Opini Kosong
Episode ke-100 menjadi penanda penting. Mereka mengupas isu beras oplosan, yang sempat bikin gaduh setelah seorang menteri menyebut nilainya mencapai Rp100 triliun. Ketimbang menyalahkan pedagang atau spekulan, mereka balik bertanya: siapa sebenarnya yang menumpuk beras sampai membusuk?
“Kita pakai data pemerintah sendiri. Produksi beras kita tiap tahun naik, impor jalan terus, lalu stok numpuk di Bulog sampai 4 juta ton. Itu beras siapa yang katanya oplosan?,” sergah Haris.
Mereka membongkar bagaimana beras yang disimpan lebih dari 4 bulan kualitasnya pasti menurun. “Dan pemerintah sendiri yang menyebut ada 100 triliun beras oplosan. Padahal sumbernya ya di gudang Bulog sendiri,” ujar Dok.
Tak Bisa Diam
Ketiganya mengakui, “Dear Presiden” awalnya lahir dari kegelisahan melihat banjirnya konten yang tidak dikerjakan oleh orang-orang kompeten. “Sekarang orang bicara politik asal ngomong. Banyak yang partisan, nggak kredibel. Kita sih nggak mau ikut-ikutan. Kita jurnalis, kita punya tanggung jawab,” tegas Haris.
Meski mereka menyadari bahwa konten gosip lebih cepat viral, mereka enggan terjebak arus. “Ngomongin orang sih view-nya pasti naik. Tapi kita sepakat, nggak usah ikut-ikutan gibah. Kita mau yang penting buat rakyat, buat negara, buat Presiden,” kata Didi.
Mereka menolak mengundang narasumber atau pakar, bukan karena anti, tapi karena sadar kapasitas. “Kita ngomong pakai data yang ada, pakai logika sederhana. Kalau diminta bikin podcast satu jam, ya nggak sanggup. Jadi kita buat 15 menit, tapi padat,” ujar Dok.
Tersampaikan
Mereka tidak muluk-muluk soal impact. Mereka tak yakin apakah Presiden benar-benar mendengarkan. Namun, beberapa kejadian di lapangan kerap memberi tanda bahwa suara mereka nyampe. “Misalnya waktu kita bahas Gibran dan IKN, eh sebulan kemudian beberapa menteri ngomongin hal yang sama. Kebetulan atau enggak, kita nggak tahu. Tapi minimal, kita bicara soal yang memang seharusnya Presiden pikirkan,” tutur Haris.
Dalam proses kreatifnya, mereka rutin berdiskusi di grup chat. Tema demi tema disaring, didiskusikan, dan tak jarang batal tayang karena dianggap tak cukup berbobot. “Kita bukan tukang produksi konten asal jadi. Yang penting Presiden dengar, kalau publik mau dengerin ya syukur,” kata Didi.
Melawan Algoritma dengan Kejujuran
Di tengah belantara algoritma yang memanjakan konten-konten dangkal, trio “Dear Presiden” tetap memilih jalur sunyi: jalur yang isinya kritik, saran, dan teguran keras kepada penguasa.
“Yang penting bukan viral, tapi konsisten. Negara ini butuh suara yang jujur, bukan yang cari panggung. Itu sih,” ujar Haris menutup.
Kini, dengan 100 episode tayang, mereka tetap tak silau oleh angka viewers. Karena bagi mereka, satu viewers bernama Presiden jauh lebih berarti dibanding jutaan penonton yang hanya mencari tontonan.
