Upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan konflik di Papua hingga saat ini belum berhasil. Bahkan bisa dinilai gagal. Oleh karena itu, para anggota DPR/DPD dari Papua dan Papua Barat membentuk ‘Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat’ sebagai jembatan bagi pemerintah pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut.
Badan tersebut resmi dideklarasikan di Media Center Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Jumat (25/10/2019). Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai yang dinobatkan sebagai ketua badan komunikasi itu, mendapat dukungan dari 21 orang anggota DPR/DPD dapil Papua dan Papua Barat.
Badan ini dipimpin oleh Ketua Yorrys Raweyai, anggota DPD dapil Papua Barat, Wakil Ketua Komarudin Watubun (anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dapil Papua) dan Jimmy Demianus Ijie (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua Barat), Sekretaris Jenderal Filep Wamapma, senator Papua Barat.
“Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata Yorrys dalam jumpa pers di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10).
Jumpa pers itu dihadiri anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua Barat Robert Joppy Kardinal, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Barat Rico Sia. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar dapil Papua Trifena Tinal, anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dapil Papua Robert Rouw, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Ina Elisabeth Kobak, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dapil Papua Sulaiman Hamzah.
Yorrys menambahkan sebagai wadah resmi, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat ini bertugas menginventarisir berbagai persoalan yang terjadi pada dua provinsi paling timur Indonesia itu.
“Kami akan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat. Kami akan melakukan inventarisir dan investigasi persoalan di Papua dan Papua Barat,” kata mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu.
Yorrys mengatakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat akan segera bersilaturahmi kepada pimpinan MPR, DPR dan DPD. Selain itu, juga akan meminta waktu untuk bertemu dengan pemerintah, termasuk menteri luar negeri.
Sementara Komarudin mengatakan badan ini didirikan atas dasar dua prinsip bernegara yakni prikemanusiaan dan prikeadilan. “Itulah yang menjadi dasar, sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya,” ungkap Komarudin.
Dia mengingatkan tujuan bernegara itu ada lima. Yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selama ini, kata Komarudin, penyelesaian persoalan di Papua masih jauh dari tujuan bernegara. “Karena itu kami akan menginventarisir persoalan. Kami membantu niat baik Presiden Jokowi sehingga tercatat dalam tinta emas negara, dalam penyelesaian persoalan Papua,” kata Komarudin.
Lebih lanjut Komarudin menyatakan bahwa sebenarnya lembaga seperti ini sudah ada sejak periode sebelumnya. Tetapi sekarang lebih kompak. “Papua itu kelihatan tenang, tetapi tidak aman. Penyelesaiannya belum menyentuh persoalan mendasar. Ibarat api, hanya menghalau asap, namun api tetap berkobar,” ungkap Komarudin.
Anggota DPD RI yang juga berasal dari Papua Filep Wamafma mengatakan, fokus utama wadah ini adalah, menyelesaikan apa yang belum disentuh dan diselesaikan pemerintah. Papua memiliki sejarah panjang dan belum menemukan konsep pembangunan, baik manusia atau lainnya,” ucap Filep.
Filep menjadi wakil rakyat saat ini, mengaku memiliki beban untuk bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan Papua. “Bagaiman kontribusi kita, agar keadilan sosial itu nyata terwujud,” ujar dia.