Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo diminta untuk segera memenuhi dan merealisasikan secepatnya janji pemerintah pusat kepada masyarakat Maluku yang sudah tertunda sejak masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyo (SBY).
“Saya ucapkan selamat kepada Pak Edhy Prabowo yang ditunjuk untuk gantikan Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP yang baru. Semoga janji pemerintah pusat kepada masyarakat Maluku segera ditunaikan,” ujar anggota F-PKS Uluputty kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/10).
Dikatakan Uluputty, janji-janji pemerintah kepada masyarakat Maluku di sektor perikanan belum satupun terealisasi, baik itu Lumbung Ikan Nasional (LIN) maupun penambahan anggaran perikanan di Maluku.
“Pak Edhy harus tau semua janji itu. Dua Presiden Indonesia sudah berjanji untuk jadikan Maluku sebagai LIN, yakni Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2010 dan janji itu dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo,” ujarnya.
Bahkan, Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti dua kali menjanjikan penambahan anggaran kepada Maluku disektor perikanan, tetapi janji-janji tersebut tak kunjung direalisasikan hingga dirinya diganti oleh Edhy Prabowo di kabinet jilid II.
“Ibu Susi itu dua kali janji tambahin anggaran ke Maluku, yakni pada Desember 2014 sebesar Rp1 triliun dan di Desember 2016 sebesar Rp.4 triliun. Tetapi sampai saat ini tak satu rupiah pun dikasih ke Maluku. Ingat, Maluku itu penyumbang terbesar hasil perikanan di Indonesia,” jelasnya.
Oleh karena itu, politisi yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku selama dua periode ini meminta agar Edhy Prabowo harus menunaikan segala janji Pemerintah pusat kepada Maluku disektor perikanan.
“Pak Edhy harus tunaikan janji pemerintah pusat itu, agar ada kepercayaan dari masyarakat Maluku, bahwa pemerintah pusat tidak menganatirikan mereka,” pintanya.
Diketahui, janji pemerintah pusat untuk jadikan Maluku sebagai LIN sudah mendapat dukungan dari berbagai kementerian, diantaranya Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman yang sudah menandatangani Perpres Maluku dijadikan LIN. Namun, masalah tersebut tertunda lantaran Menteri KKP Susi Pudjiastuti enggan menandatangani berkas tersebut.
Selain itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2016 sebanyak 567.137,60 ton diproduksi. Sementara dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan Gubernur Maluku beberapa waktu lalu, setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan Maluku diambil pemerintah pusat dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Rincinya.
“Keputusan terakhir Maluku dijadikan LIN ada di tangan Pak Edhy Prabowo, tinggal melanjutkan saja. Kami akan terus menuntun janji tersebut, agar ada keadilan bagi masyarakat Maluku,” tegasnya.