Cakraline.com. Jakarta-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus menjalin koordinasi dan kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam meningkatkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah meluncurkan Aplikasi ASAP Digital Nasional untuk memperkuat sistem deteksi dini indikasi kejadian karhutla secara digital untuk cakupan nasional.
Penghargaan yang tinggi dan apresiasi disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Listyo Sigit beserja jajaran yang telah menggagas pembangunan Aplikasi ASAP Digital Nasional. Upaya ini menunjukan keseriusan institusi Polri dalam kerjasama penanggulangan karhutla di Indonesia.
“Kami berharap dengan diluncurkanya Aplikasi ASAP Digital Nasional oleh Polri akan memperkuat sistem peringatan dan deteksi dini indikasi karhutla dalam kesatuan sistem yang bekerja di tingkat lapangan sekaligus di tingkat nasional,” ujar Menteri Siti dalam peluncuran aplikasi tersebut di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Menteri Siti menjelaskan, Aplikasi ASAP Digital Nasional sangat penting dalam mempercepat respons penanganan kejadian karhutla, khususnya penegakkan hukum karhutla sesuai dengan mandat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Kita tentu berharap aplikasi ini dapat digunakan bersama-sama, dan dapat diakses oleh semua para pemangku kepentingan dalam pengendalian karhutla secara nasional,” harap Menteri Siti.
Kapolri Listyo Sigit menjelaskan, Aplikasi ASAP Digital Nasional merupakan sebuah upaya integrasi seluruh kekuatan pengendalian karhutla di Indonesia untuk menjadi satu kekuatan baru yang lebih baik.
“Kegiatan peluncuran Aplikasi ASAP Digital Nasional hari ini sebetulnya adalah mengintegrasikan seluruh potensi yang ada untuk menjadi satu kekuatan baru dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan pencegahan secara dini dan penanggulangan karhutla,” ujar Listyo Sigit.
ASAP Digital Nasional merupakan upaya transformasi penanggulangan karhutla oleh Polri bekerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait dengan cara mengintegrasikan sistem penentuan karhutla dari beberapa aplikasi di Kementerian/Lembaga, termasuk Sipongi milik KLHK dan aplikasi-aplikasi pemantauan karhutla yang berada di 13 Polda, serta dilengkapi pemasangan CCTV pemantau karhutla pada tower-tower BTS PT. Telkom.
Kamera CCTV ini menjadi salah satu keunggulan aplikasi ini karena bisa berotasi 360 derajat, melakukan zoom in mencapai 40 kali, mendeteksi kecepatan angin, kelembaban udara, dan lain sebagainya yang akan mampu memberikan data-data yang lebih akurat dan aktual untuk membantu deteksi dini karhutla. Kamera CCTV tersebut saat ini sudah terpasang di 10 Polda, dan akan ditambah 3 Polda pada provinsi rawan karhutla.
Progres Pengendalian Karhutla Positif
Upaya pengendalian karhutla di Indonesia saat ini telah menunjukan progres yang positif. Koordinasi dan kerjasama lintas instansi pusat dan daerah, serta instansi penegak hukum telah menurunkan kejadian karhutla secara drastis. Data KLHK terbaru mencatat bahwa luas areal terbakar akibat karhutla telah menurun tajam di tahun 2020, yaitu mencapai 82 persen sejak masa sulit karhutla tahun 2015.
Pengendalian karhutla ini menjadi langkah penting bagi Indonesia di dalam upaya bersama masyarakat dunia mengendalikan perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari karhutla menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi Indonesia. Oleh karenanya penurunan karhutla akan sangat signifikan menurunkan tingkat emisi nasional.
Penurunan karhutla tahun 2020 tersebut diperkirakan telah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia hingga sebesar 93 persen. Penurunan emisi ini diharapkan dapat terus dijaga agar target FoLU Net Sink 2030 dapat dicapai.
Tampak hadir secara langsung pada acara peluncuran tersebut, Panglima TNI Hadi Tjahyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara secara virtual memberikan ucapan selamat, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito, Kepala BRGM Hartono, Direktur Utama PT. Telkom Ririek Adriansyah.