Musyawarah Besar Pemuda Pancasila (PP) ke-60 berakhir Senin (28/10/2019). Ditutup oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin. Dalam acara penutupan itu juga diserahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kehormatan dan KTA Luar Biasa kepada Presiden Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin.
“Dengan diterimanya KTA Pemuda Pancasila tersebut, maka Bapak Jokowi dan Bapak Mar’uf Amin telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila,” ujar Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjoesoemarno.
“Dengan resminya Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres KH Ma’ruf Amin sebagai bagian dari Pemuda Pancasila, maka kami secara organisasi ikut bertanggung jawab menjaga Pak Jokowi dan Pak Mar’uf Amin,” tegas Japto lagi.
Pada penutupan itu, penghargaan Yanda Satya Pemuda Pancasila juga diserahkan kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, atas dedikasinya dalam Ormas PP dan kiprahnya dalam membumikan Pancasila di Tanah Air, baik sebagai kader PP maupun sebagai pejabat negara dari mulai menjabat Ketua Komisi III DPR RI, Ketua DPR RI hingga kini sebagai Ketua MPR RI.
Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan penandatanganan MoU kerjasama PP dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan menjadi tonggak sinergi positif antara lembaga pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan.
“Penghargaan Yanda Satya Pemuda Pancasila akan menjadi penyemangat bagi seluruh kader PP bahwa usaha dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila tak boleh kendur sampai kapanpun. Sebagaimana moto PP, ‘Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang’,” ujar Bamsoet dalam sambutannya.
Bambang yang juga Wakil Ketua Umum PP itu berharap para kadernya memaksimalkan MoU tersebut sebagai bakti pengabdian kepada negeri. Terkait dengan MoU dengan Kementerian Koperasi dan UKM, misalnya, harus dimaksimalkan untuk memberdayakan masyarakat kecil menjadi mandiri secara ekonomi.
“Dengan jumlah kader mencapai tiga juta serta jangkauan PP yang menembus hinga ke pelosok desa terpencil, bisa menjadi motor penggerak bagi pengembangan koperasi dan UKM. Sehingga, jargon koperasi dan UKM sebagai soko guru perekonomian nasional benar-benar bisa terwujud secara nyata. Dengan demikian kontribusi koperasi dan UKM terhadap produk domestik bruto bisa lebih dari lima persen,” tutur dia.
Bambang juga menyoroti masih sedikitnya pertumbuhan koperasi di Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM, per tahun 2018 jumlah koperasi yang sudah direformasi secara total melalui program Online Database System (ODS) mencapai 138.140 unit usaha. Sedangkan pelaku usaha UKM mencapai 58,97 juta orang.
“Dengan dukungan Ormas PP, bukan hanya jumlahnya yang bertambah, melainkan juga kualitasnya meningkat. Minimal, koperasi dan UKM bisa go digital, sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini yang semuanya bergerak dalam digitalisasi. Sehingga juga bisa memperluas pangsa pasar,” tandas Bamsoet.
Terkait kerjasama dengan BNPB, Bambang mendorong kader PP bisa menjadi garda terdepan dalam memasyarakatkan warga siaga bencana. Termasuk menjadi penyelamat maupun tim SAR apabila bencana datang menimpa suatu daerah. Demikian Bambang Soesatyo