Inovasi Layanan Publik KLHK Terbaik, dengan Dua Penghargaan dari MenPan RB

Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan publik, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan,, yang paling penting  adalah memberikan nilai tambah—Wapres Jusuf Kalla.

Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)   Siti Nurbaya Bakar menerima dua penghargaan sekaligus,  yakni penghargaan inovasi pelayanan publik Proper  dan Sipongi, yang merupakan dua inovasi dari KLHK.

Dua penghargaan itu merupakan yang terbaik  dari Top  45 inovasi terbaik  dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Tahun 2019.

Penghargaan diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara. Penghargaan itu diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla, didampingi  MenPAN RB Syafruddin, di Jakarta, Selasa (15/10).

Jusuf Kalla mengatakan inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa, dan  memiliki nilai harga yang paling mahal. “Kemajuan negara diukur dari seberapa besar nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan supaya inovasi dan keamjuan dapat menolong masyarakat,” ungkap Jusuf Kalla.

Menteri KLH Siti Nurbaya menjelaskan, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau yang disebut Proper, dan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Berbasis Web atau yang disebut Sipongi, adalah dua  inovasi pelayanan terbaik KLHK tahun 2019.

Proper dan Sipongi berhasil menyisihkan 3.156 peserta inovasi layanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019, yang kemudian disaring menjadi Top 99, hingga akhirnya menjadi Top 45 inovasi layanan publik. Proper dan Sipongi keluaar sebagai yang terbaik.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa KLHK terus melakukan inovasi, terutama untuk memecahkan persoalan-persoalan di lapangan. Penghargaan menjadi pemicu percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di KLHK,” ujar Siti Nurbaya.

Dikatakan Siti, selain dua inovasi di atas, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) juga meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan di tingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019.

Sipongi  yang dikembangkan Ditjen Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) KLHK, merupakan hasil pemikiran terkait efektifitas pengolahan dan pengumpulan data, yang dahulu dilakukan secara manual menjadi terotomatisasi dengan sumber datanya.

“Data itu diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/mendekati waktu sesungguhnya). Ini sangat bermanfaat bagi tim pemadam karhutla untuk mengetahui lokasi kebakaran secara cepat, dan dapat dilakukan pemadaman dini,” ujar Siti.

Website Sipongi dapat diakses setiap saat di http://sipongi.menlhk.go.id. Sipongi telah menjadi rujukan dunia dalam pengembangan sistem pengendalian Karhutla, terutama oleh negara-negara pemilik lahan gambut, ujar Siti Nurbaya.