Fungsionaris dan Pengurus Pleno DPP Partai Golkar meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto fokus menjalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian, agar kondisi ekonomi nasional tidak terpuruk. Hal ini terkait dengan warning yang diberikan Presiden Joko Widodo terhadap perekonomian nasional yang tengah menghadapi gejolak perekonomian dunia.
“Mengingat beratnya tantangan ekonomi yang dihadapi Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kami yakin jika keduanya bisa bekerjasama tanpa dicampuri urusan politik, fokus menghadapi guncangan ekonomi dunia dan menggerakan perekonomian rakyat, Indonesia akan bisa keluar dari bayang-bayang resesi ekonomi. Jangan pertaruhkan masa depan ekonomi Indonesia hanya karena urusan politik,” ujar Ahmadi Noor Supit yang menjadi juru bicara Fungsionaris dan Pengurus Pleno DPP Partai Golkar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Turut hadir para fungsionaris dan Pengurus DPP Partai Golkar, antara lain Bendahara Umum Robert Kardinal, Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Darul Siska, Ketua Bidang Kemaritiman Elvis Junaidi, Ketua Bidang Kebencanaan Fatahillah Ramli, Ketua Bidang Kebudayaan Daerah sekaligus Dewan Pembina Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Ulla Nachrawati, serta Ketua Departemen Profesional Syamsul Rizal. Hadir pula Ketua SOKSI Bobby Suhardiman dan Ketua MKGR 1960 Fahd el Fouz.
Mengenai Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan dilakukan awal Desember 2019 di Jakarta untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024, Supit menegaskan ini sepenuhnya kewenangan internal rumah tangga Partai Golkar. Karena itu mereka meyakini, Presiden Joko Widodo pasti tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun.
“Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam HUT ke-55 Partai Golkar yang bernada mendukung Airlangga Hartarto dalam Munas di internal Partai Golkar kami anggap hal yang biasa. Rule yang berlaku diinternal Partai Golkar, ya rule Partai Golkar. Kami juga yakin Presiden tidak ingin mengintervensi Partai Golkar,” ujar Supit.
Karena itu, Supit menjelaskan, untuk kepemimpinan Partai Golkar 2019-2024, lebih tepat jika dipegang oleh Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang kini menjabat Ketua MPR RI. Dukungan luas terhadap Bamsoet sudah datang dari pengurus DPP, DPD provinsi dan kabupaten/kota, organisasi pendiri Partai Golkar, Organisasi Sayap Partai Golkar, organisasi yang didirikan Partai Golkar, serta para pinisepuh dan senior Partai Golkar. Karenanya, Bamsoet tetap akan maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024.
“Dukungan ini tak tak terlepas dari rekam jejak, pengalaman, kepemimpinan, dan kompetensi Bamsoet yang sudah terbukti dan teruji. Bisa dilihat dari kesuksesan dirinya menjalankan tugas sebagai Ketua Komisi III dan Ketua DPR RI, yang berimplikasi terhadap kesuksesannya membangun kinerja positif DPR RI di mata rakyat. Kesuksesan ini harus diturunkan kepada Partai Golkar yang saat ini sedang berada di titik nadir,” tegas Supit.
Supit menambahkan, Bamsoet juga terbukti merupakan seorang pemimpin egaliter, mampu membangun kebersamaan dan rasa kekeluargaan, serta menjadi pemimpin bagi semua buat semua. Tak heran jika dalam pemilihan Ketua MPR RI 2019-2024, Bamsoet mendapatkan dukungan penuh dari berbagai partai politik lainnya, termasuk dari Partai Gerindra yang saat itu juga mengajukan calon dan akhirnya mendukung penuh Bamsoet.
“Secara politik konstitusional, posisi MPR RI sebagai lembaga tinggi negara sejajar dengan lembaga kepresidenan. Konsekuensinya, Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat Ketua MPR RI memiliki posisi tawar politik yang lebih kuat, dibandingkan seorang menteri yang sejatinya menjadi pembantu presiden. Sehingga di mata rakyat, Partai Golkar akan lebih mendapatkan tempat terhormat,” pungkas Supit.