Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi mengapresiasi susunan 34 anggota kabinet yang dilantik Presiden pagi tadi, Rabu (23/10/2019) di Istana Negara, dan 21 diantaranya dari kalangan profesional.
Namun, lanjut Aboebakar, ada juga nama yang mungkin juga terlihat asing pada pos kementerian yang ditugaskan. Misalkan saja, Nadiem Makarim dari CeO Gojek diberikan tugas sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Tentunya publik akan bertanya latar belakang penunjukan pebisnis sebagai menteri pendidikan. Ini juga akan dilihat seperti ada gambling pada dunia pendidikan. Padahal dunia pendidikan adalah sektor yang sangat menentukan masa depan bangsa,” ujar Aboebakar Alhabsyi menanggapi susunan Kabinet Kerja yang baru saja diantik.
Politisi asal Kalimantan ini mengakui bahwa dia tidak meragukan kemampuan Nadiem Makarim dalam mengelola bisnis. Namun tak salah juga jika saya mengkhawatirkan nasib dunia pendidikan kedepan,” kata dia.
Terkait komposisi Kabinet Kerja Presiden Jokowi itu, 55 persen para menteri berasal dari kalangan profesional, sisanya 45 persen dari partai politik. Tentunya ini tidak dalam dikotomi keduanya, karena bisa jadi orang partai politik juga profesional dibidangnya, kata dia.
“Saya juga mengapresiasi diambilnya nama nama profesional yang sangat jauh dari dunia politik. Seperti penunjukan dr Terawan sebagai Menkes, Wisnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, Eric Thohir sebagai Menteri BUMN,” ujar Aboebakar.
Dia berharap, banyak ide besar dan kreatif yang mereka bawa untuk mengembangkan kementerian. “Saya kira ini adalah langkah berani dari presiden yang bisa membawa harapan baru bagi masyarakat,” papar dia yang periode lalu menangani masalah hukum di Komisi III DPR.
Beberapa nama menteri yang diperkenalkan presiden adalah para incumbent yang selama ini memang telah diakui kemampuannya mengelola kementerian, misalkan saja Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, dan Retno Marsudi di Kementerian Luar negeri. Nama-nama tersebut pasti tidak akan diragukan oleh publik, karena selama ini dinilai memiliki kinerja yang baik.
Sebelumnya, menyikapi persoalan pembentukan kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Partai PKS, mengeluarkan maklumat khsusus. Salah satu isi maklumat yang dikeluarkan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, pada Selasa (22/10/2019) itu adalah, meminta seluruh kader, pengurus DPP, DPD PKS di DPR dan MPR tetap berada diluar pemerintahan.
“Menyikapi situasi politik akhir-akhir ini, seluruh fungsionaris DPP, Fraksi DPR RI, Fraksi MPR RI dan seluruh kader diminta tetap fokus mensosialisasikan sikap politik PKS yaitu tetap berada di luar pemerintahan,” ujar Sohibul Imam.
“Kami mengimbau kepada seluruh anggota keluarga besar PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain,” imbau dia.
PKS menurut Sohibul Iman, tetap menghormati sikap politik pihak lain, dengan harapan, pihak lain pun menghormati sikap politik PKS. Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan dalam hidup berdemokrasi.
“Terkait sikap politik PKS yang di luar pemerintahan, agar disampaikan secara tegas dan jelas namun tidak dengan konotasi arogan apalagi seolah menantang untuk beroposisi sendirian,” tandasnya.
Ia meminta, agar semua kader PKS menyampaikan dengan obyektif, argumentatif namun tetap rendah hati. Diakuinya, ini memang bukan pilihan ideal, bahkan pilihan berat.
“Namun, di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa bertanggungjawab menjaga marwah demokrasi yang sudah menjadi pilihan jalan politik PKS dan juga bangsa ini, dengan memilih tetap di luar pemerintahan,” pungkas dia.