JAKARTA, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengarahkan Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI untuk fokus terlebih dahulu hanya kepada penyusunan substansi pokok-pokok Garis Garis Haluan Negara (GBHN), tanpa harus dibebani perdebatan bentuk hukumnya.
“Substansi tersebut perlu diarahkan hanya untuk memuat kebijakan strategis yang akan menjadi arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),” ujar Bambang Soesatyo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Fraksi MPR RI, di Ruang GBHN, Komplek MPR RI, Jakarta.
Dengan demikian, kata dia, kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengikis Sistem Presidensial ataupun mengurangi ruang kreatifitas presiden untuk menerjemahkan Pokok Pokok Haluan Nagara tersebut ke dalam program-program pembangunan.
Dasar pengarahan yang disampaikannya itu adalah rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara dan penataan sistem ketatanegaraan. Turut hadir para pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI, antara lain Penasihat Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Azis Syamsuddin, dan Agun Gunandjar Sudarsa.
Selain itu ada juga Ketua Badan Pengkajian Muhammad Idris Laena, Wakil Ketua Bidang Sosialisasi Gatot Sudjito, Wakil Ketua Bidang Kajian Panggah Susanto, dan Wakil Ketua Bidang Umum Mohammad Saleh, Sekretaris Ferdiansyah, dan Bendahara Mujib Rohmat.
Terkait kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Bambang mendorong para anggota MPR RI, khususnya dari Fraksi Partai Golkar untuk tidak hanya mendatangan ibukota provinsi, atau kabupaten dan kota yang dekat saja. Tetapi haus sampai kepelosok-pelosok desa.
“Anggota Badan Sosialisasi dari Fraksi Partai Golkar harus memberi contoh kepada anggota MPR RI lainnya dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat ke seluruh Kabupaten dan Kota, menyeberangi lautan, menyusuri sungai, masuk hutan, menempuh perjalanan darat berjam-jam,” tegas dia.
Bambang Soesatyo yang akrab dipanggil Bamsoet itu juga menekankan pentingnya Badan Sosialisasi menggali metode yang tepat, mengingat Empat Pilar MPR, khususnya Pancasila sebagai sistem nilai bukan sekadar bahan untuk dihafal saja. Melainkan harus bisa diterima, dihayati dan dipraktikan sebagai kebiasaan. Dengan kata lain, Pancasila harus menjadi bagian dari kepribadian orang Indonesia.
“Cara-cara konvensional dengan menyampaikan semacam ceramah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain perlu dikaji efektifitasnya. Kelemahan kita dalam merawat dan mentransformasikan ideologi kebangsaan adalah karena kita kurang mampu mengkontekstualisasikan rumusan-rumusan ideal abstrak menjadi praktik-praktik kolektif kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Ini yang harus mampu dilakukan oleh Badan Sosialisasi MPR RI,” tandas Bamsoet.
Dikatakannya, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR harus memiliki resonansi ke seluruh penjuru Tanah Air. Penyertaan media massa, khususnya televisi yang memiliki jangkauan luas perlu menjadi perhatian. “Model sosialisasi program pemerintah di masa lalu, seperti pembentukan Kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan (Kelompecapir) peru dibentuk karena sangat efektif menjangkau masyarakat bawah.
“MPR Goes to Campus yang disertai dengan stand up comedy, maupun program-program dialog di televisi dengan kemasan menarik, merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan. Pelaksanaan sosialisasi juga perlu menyasar seluruh kelompok umur, dari mulai Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi,” kata Bambsoet.
Untuk itu, Badan Sosialisasi perlu menggali metode yang tepat dan efektif. Materi Sosialisasi perlu dibuat beragam. Selama ini kita hanya memiliki satu jenis materi untuk semua kelompok sasaran. Ke depan, Badan Sosialisasi perlu menyusun materi yang berbeda, yang disesuaikan dengan kelompok sasaran.
“Membuat komik, film animasi, film berdurasi pendek tiga samai lima menit, lagu Empat Pilar, dan lain-lain sebagai materi sosialisasi perlu dipertimbangkan,” pungkas Bamsoet.