Realisasi pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2019 hingga 15 Oktober 2019 sebesar Rp7,55 triliun. Jumlah tersebut mencapai 63,03 persen dari target subsidi senilai Rp11,98 triliun.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati pada acara Forum Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Bunga/Margin KUR 2019, di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Menurut Yuana, pemerintah terus menunjukkan keberpihakan kepada UMKM untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan. Untuk mendukung pelaksanaan program KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR.
“Subsidi untuk KUR Mikro sebesar 10,5 persen, KUR Kecil 5,5 persen, dan KUR Penempatan TKI 14 persen,” jelas Yuana yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Bunga KUR.
Yuana menambahkan, KPA melakukan verifikasi pembayaran subsidi bunga KUR atas tagihan yang diajukan penyalur KUR berdasarkan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikembangkan Kementerian Keuangan.
Adapun realisasi penyaluran KUR 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 sebesar Rp102,021 triliun yang telah disalurkan kepada 3,6 juta debitur. Target penyaluran KUR 2019 adalah Rp 140 triliun naik dari tahun 2018 Rp123,8 triliun.
Rinciannya, untuk KUR Mikro sebesar Rp62,51 triliun (3.340.324 debitur), KUR Kecil Rp38,89 triliun (254.905 debitur), dan KUR Penempatan TKI Rp602,972 juta (34.366 debitur).
Dalam upaya percepatan realisasi penyaluran KUR, pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya mengikutsertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan koperasi sebagai penyalur KUR.
Pemerintah berkomitmen mendorong koperasi simpan pinjam sebagai penyalur KUR. Sampai saat ini koperasi yang telah menjadi penyalur KUR sebanyak tiga koperasi, yaitu Kospin Jasa (Pekalongan, Jawa Tengah), Kopdit Obor Mas (Maumere, NTT), dan KSP Guna Prima Dana (Bali).
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan addendum PKP antara Deputi Bidang Pembiayaan selaku KPA Subsidi/Margin KUR dengan 34 pimpinan penyalur KUR. Yaitu, Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, BCA, Bukopin, Maybank Indonesia, Bank Sinarmas, Bank Permata, BTPN, OCBC NISP, Bank Artha Graha, BRI Syariah, BRI Agroniaga, Bank CTBC, BPD Bali, BPD Kalbar, BPD NTT, BPD DIY, BPD Sulselbar, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel Babel, BPD BJB, BPD Kalsel, BPD Riau Kepri, BPD Lampung, BPD Papua, BPD Bengkulu, BPD Kalteng, BPD Jambi, BPD Jateng, Kospin Jasa, dan Kopdit Obor Mas.
Program Prioritas
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua menjadikan pengembangan UMKM sebagai program prioritas.
“Pemerintah akan berlari cepat dalam pengembangan SDM UMKM dan manajemen usahanya. Termasuk dalam mendapatkan akses pembiayaan, yang salah satunya adalah KUR,” kata Iskandar.
Menurut Iskandar, tujuan KUR adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Salah satunya, dengan memudahkan akses pembiayaan.
“Dampak KUR sangat luar biasa. Ada seorang ibu di Wageya, Papua, hanya dengan KUR Rp5 juta, dia mampu mengembangkan usahanya dan mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga bangku kuliah di Sulawesi. Banyak lagi keberhasilan KUR di Indonesia,” ungkap Iskandar.
Dengan bunga 7 persen, lanjut Iskandar, banyak usaha mikro terbantu untuk berkembang. Oleh karena itu, KUR akan terus menjadi ujung tombak dan andalan bagi pemerintahan Jokowi periode kedua. Ke depan, 60% penyaluran KUR akan lebih difokuskan ke sektor produktif.